Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terbang ke daerah bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membawa bantuan DPR dan memantau aktivitas tanggap darurat gempa yang terjadi Minggu (29/7) lalu.
Masa tanggap darurat yang berakhir hari ini, akan diperpanjang hingga Sabtu pekan depan. Keputusan ini diambil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) karena masih banyak masalah dalam penanganan dampak gempa.
Saat tanggap darurat bencana yang perlu menjadi kewaspadaan adalah timbulnya penyakit-penyakit Infeksi dan yang berkaitan dengan higiene sanitasi.
Soal koordinasi dan manajemen penanganan tanggap darurat ini penting untuk segera dirapikan dan dikonsolidasikan.
Jangan sampai karena bencana pemberian susu formula bagi bayi 0-6 bulan jadi dibiarkan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tetap melakukan tanggap darurat atas bencana gempa bumi yang melanda di desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Kemen PPPA ikut serta berupaya menangani bencana mulai dari tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi yang responsif gender dan responsif pada hak anak.
Dalam hal tanggap darurat yang bertanggung jawab penuh adalah gubernur, bupati-walikota, dan pemerintah daerah.
Sejak tahun 2016, layanan cepat tanggap darurat 119 terus melakukan inovasi.
Pemerintah Pusat akan fokus dan totalitas membantu penanganan tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.